DeLuBus

       Sumber gambar: pngtree Ini bukan tentang pertanyaan dalam Debat Cawapres Pilpres tahun 2024, sebab saya tidak tertarik untuk ikut-ikutan mengulas lagak para Cawapres dalam Debat itu, apalagi menempatkan Cawapres Si Anu, Si Ini, Si Itu sebagai peringkat I, II, dan III. Selain karena penampilan ketiga Cawapres yang tidak mampu membuat saya menjadi Bengak (Bahasa Sasak, Kalau di Indonesiakan: takjub, terkesima) dengan substansi gagasan dan artikulasi yang disampaikan, juga saya tidak sreg dengan format Debat itu. Dalam WAG yang saya ikuti bersama salah seorang Panelis Debat Cawapres malam itu, saya menulis: “Saya tidak setuju, kalau para Pakar yang menjadi Panelis, dalam forum Debat Cawapres yang diselenggarakan KPU itu, hanya dijadikan “Pesuruh” untuk memilih amplop tema. Yang demikian itu kan bisa dilakukan moderator saja.  Toh menurut saya moderator juga masih kurang kerjaan, karena hanya menjadi time keeper dan pembaca pertanyaan saja, tidak berla...

Menjawab Diskusi Warga Desa Sumber gambar:laman pinterest.com M engapa penyelesaian perselisihan hasil Pilkades ditangani oleh Bupati/Walikota? mengapa tidak sama dengan penanganan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum? Pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), oleh karenanya terdapat istilah Pilkades merupakan Rezim UU Desa. Berbeda dengan pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lazim disebut dengan Rezim UU Pemilu. Menurut laman Wikepedia kata Rezim berasal dari Bahasa Prancis, (régime) yang bermakna bentuk pemerintah atau seperangkat aturan, norma budaya atau sosial, dll. Sedangkan KBBI mengartikan rezim pemerintahan yang berkuasa. Dengan demikian frase Pilkades bukan rezim UU Pemilu dapat diartikan sebagai Pemilihan Kepala Desa bukan merupakan peristiwa Pemilu yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum atau kegiatan Pilkades tidak term...

Ketentuan mana yang dilanggar? < > Iusttrasi Hacker Keriuhan ruang publik gegara hacker yang menamakan diri sebagai Bjorka makin menjadi. Betapa tidak, polah membeber NO HP, Nama Orang Tua, NIK dan KK dari para Petinggi, telah menjadi buah bibir dan mendulang silang sengketa, ada yang setuju dan sebaliknya. Bayangkan! data-data tadi dipastikan akan sangat sulit berada dalam khazanah publik. Namun kini terserak diketahui khlayak,   pewarta cetak dan Daring   mengabarkan Bjorka telah mengumbar data pribadi para petinggi itu  melalui berbagai kanal media sosial, Karenanya kini, tingkah Hacker yang dikabarkan membobol Dokumen BIN, juga data pribadi Politisi, telah membuat Istana Membahasnya dalam rapat Presiden Joko Widodo beserta para menterinya. Beberapa Petinggi Negeri yang diumbar data pribadinya, mulai dari Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Lalu, MenkoPolhukam, Mahfud MD, Menteri Kominfo,  Jhony G Plate hingga Gubernur DKI Jakarta Anis Basweda...

 Mengapa ada perselisihan hasil Pilkades? Setiap kontestasi Pemilihan Lansung baik Pemilihan anggota Legeslatif, Kepala Daerah, dan Kepala Desa hingga pemilihan Presiden pada akhirnya akan selalu mencatatkan hasil perolehan suara dari masing-masing kontestan yang dapat digolongan dalam tiga kelompok, yakni perolehan suara paling sedikit, banyak dan paling banyak. Pemenangnya atau yang terpilih tentu yang mendapatkan suaraaling banyak. Perihal pemilihan kepala desa (Pilkades) juga demikian, calon kepala desa (calon) yang memperoleh suara paling banyak ditetapkan menjadi Kepala desa terpilih. Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang khusus mengatur ( Lex Specialist ) tentang Desa memuat ketentuan ini  dalam Pasal 37 ayat  (1) “ Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak”. Namun demikian permasalahan krusial justru muncul setelah pelaksanaan pemungutan suara, atau setelah terdapat hasil siapa calon ya...

  Ilustrasi Pasar (sumberhttps://www.maxmanroe.com/     “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Pasal 28 F UUD NRI 1945) Sekaitan dengan Informasi dan perubahan sosial, E.M.Roger mengatakan:   perubahan sosial mengenal bentuk Direct Contract Change merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang terjadi jika ide-ide atau cara-cara baru dibawa secara sengaja oleh outsider (dari luar)   sebagaimana di kutip pada www. Pengertianpakar.com.   Ide-ide baru, atau cara-cara baru itu di transformasikan melalui cara verbal seperti pernyataan gagasan, dan/atau non verbal melalui tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Ide atau gagasan ini akan efektif sebagai alat perubahan manakala Sang penyampai pesan   dapat mem...

  DeLubus: Ilustrasi Pelayanan Publik (gambar di ambil dari Lombok Post Online) Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan ( welfare state ), cara pandang negara kesejahteraan, bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan  rakyatnya. Pokok fikiran para pendiri Republik tentang Gagasan negera kesejahteraan, termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …..” Pokok-pokok fikiran tersebut didalam penjelasan UUNRI 1945 dijelaskan sebagai cita-cita hukum (Reichtsidee) yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum yang tertulis (Undang Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Jadi, mewujudnya kesejahteraan rakyat adalah cita-cita negara yang tertuang dalam konsitusi, Enny Nurbaningsih, Hakim pada Mahkamah Kon...

  LUBUS: Memaparkan bagaimana seharusnya  Pemdes Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik   Tersebutlah nama sebuah desa, dalam pengabaran sebuah harian lokal, bercerita tentang laku warga yang menyegel kantor desanya, lantaran tanya tentang penggunaan anggaran jawabnya tak kunjung menentramkan warga. Lalu... terbetik pula kabar pada media online, sekelompok warga desa melaporkan kadesnya kepada aparat kepolissian dan kejaksaan terkait penggunaan dana desa.. Itulah sedikit potongan cerita tentang desa kita hari ini, ada cerita –cerita lain yang dapat mengundang seribu tanya, kekahawatiran atau mungkin juga pesimis, manakala kabar yang datang dari desa adalah kabar tentang Kisruh, saling curiga, tak percaya antara warga dengan kepala desa, antara kepala desa dengan perangkat desa, atau antara warga dengan segenap unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejatinya desa juga sangat banyak memiliki berita baik, Meski ada cerita tak sedap tentang pengelolaan a...