Postingan Terbaru

SGIE, Calon Legeslatif

Gambar
       Sumber gambar: pngtree Ini bukan tentang pertanyaan dalam Debat Cawapres Pilpres tahun 2024, sebab saya tidak tertarik untuk ikut-ikutan mengulas lagak para Cawapres dalam Debat itu, apalagi menempatkan Cawapres Si Anu, Si Ini, Si Itu sebagai peringkat I, II, dan III. Selain karena penampilan ketiga Cawapres yang tidak mampu membuat saya menjadi Bengak (Bahasa Sasak, Kalau di Indonesiakan: takjub, terkesima) dengan substansi gagasan dan artikulasi yang disampaikan, juga saya tidak sreg dengan format Debat itu. Dalam WAG yang saya ikuti bersama salah seorang Panelis Debat Cawapres malam itu, saya menulis: “Saya tidak setuju, kalau para Pakar yang menjadi Panelis, dalam forum Debat Cawapres yang diselenggarakan KPU itu, hanya dijadikan “Pesuruh” untuk memilih amplop tema. Yang demikian itu kan bisa dilakukan moderator saja.  Toh menurut saya moderator juga masih kurang kerjaan, karena hanya menjadi time keeper dan pembaca pertanyaan saja, tidak berla...
Posting Komentar

DAFTAR PERATURAN KIP



sumber gambar:https://dinaspppa.acehprov.go.id/


  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
  3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANGPEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH
  4. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
  5. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANGSTANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA
  6. PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pilkades Bukan Pemilu

Gambar
Menjawab Diskusi Warga Desa Sumber gambar:laman pinterest.com M engapa penyelesaian perselisihan hasil Pilkades ditangani oleh Bupati/Walikota? mengapa tidak sama dengan penanganan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum? Pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), oleh karenanya terdapat istilah Pilkades merupakan Rezim UU Desa. Berbeda dengan pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lazim disebut dengan Rezim UU Pemilu. Menurut laman Wikepedia kata Rezim berasal dari Bahasa Prancis, (régime) yang bermakna bentuk pemerintah atau seperangkat aturan, norma budaya atau sosial, dll. Sedangkan KBBI mengartikan rezim pemerintahan yang berkuasa. Dengan demikian frase Pilkades bukan rezim UU Pemilu dapat diartikan sebagai Pemilihan Kepala Desa bukan merupakan peristiwa Pemilu yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum atau kegiatan Pilkades tidak term...
Read more »

Mengapa Harus Pelayanan Publik?

Gambar
  DeLubus: Ilustrasi Pelayanan Publik (gambar di ambil dari Lombok Post Online) Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan ( welfare state ), cara pandang negara kesejahteraan, bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan  rakyatnya. Pokok fikiran para pendiri Republik tentang Gagasan negera kesejahteraan, termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …..” Pokok-pokok fikiran tersebut didalam penjelasan UUNRI 1945 dijelaskan sebagai cita-cita hukum (Reichtsidee) yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum yang tertulis (Undang Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Jadi, mewujudnya kesejahteraan rakyat adalah cita-cita negara yang tertuang dalam konsitusi, Enny Nurbaningsih, Hakim pada Mahkamah Kon...
Read more »

Bjorka, Membocorkan? Data Pribadi Petinggi.

Gambar
Ketentuan mana yang dilanggar? < > Iusttrasi Hacker Keriuhan ruang publik gegara hacker yang menamakan diri sebagai Bjorka makin menjadi. Betapa tidak, polah membeber NO HP, Nama Orang Tua, NIK dan KK dari para Petinggi, telah menjadi buah bibir dan mendulang silang sengketa, ada yang setuju dan sebaliknya. Bayangkan! data-data tadi dipastikan akan sangat sulit berada dalam khazanah publik. Namun kini terserak diketahui khlayak,   pewarta cetak dan Daring   mengabarkan Bjorka telah mengumbar data pribadi para petinggi itu  melalui berbagai kanal media sosial, Karenanya kini, tingkah Hacker yang dikabarkan membobol Dokumen BIN, juga data pribadi Politisi, telah membuat Istana Membahasnya dalam rapat Presiden Joko Widodo beserta para menterinya. Beberapa Petinggi Negeri yang diumbar data pribadinya, mulai dari Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Lalu, MenkoPolhukam, Mahfud MD, Menteri Kominfo,  Jhony G Plate hingga Gubernur DKI Jakarta Anis Basweda...
Read more »